| KNPB Akan Temui Pimpinan Gereja Sebelum Serahkan Diri ke Polda Papua |  |
 |
 |
| Kamis, 28 Juni 2012 22:22 |
KNPB Akan Temui Pimpinan Gereja Sebelum Serahkan Diri ke Polda Papua |
Kamis, 28 Juni 2012
SIKAP KNPB
OPM to Raise Morning Star Flag at Three Locations
OPM to Raise Morning Star Flag at Three Locations
Thursday, 28 June, 2012 | 20:49 WIB
TEMPO Interactive, Jayapura:West Papua National Liberation Army (TPN PB) and Free Papua Movement (OPM) claimed that three locations in Papua are ready to celebrate their anniversary on July 1. For this event, they will raise their flag known as Bintang Kejora or the Morning Star.
“The first place is Wamena that represents Papuans living in the mountains. The second is Yapen Waropen that represents those who live in the coastal areas. The last is in central Mamberamo and Keerom Regency. They represent people in the valleys and flatlands,” said the coordinator for this celebration Lambert Pekikir on Wednesday, June 27. He explained that the flag will be raised three days in a row from July 1st to July 3rd.
Lambert also said that TPN PB and OPM will be responsible if the police will arrest civilians for raising the flag. “We will be ready to help people.” The police have promised to increase the security regarding this event. Papua Regional Police Sr. Comr. Johannes Nugroho Wicaksono said that they will try to stop people from raising the flag.
CUNDING LEVI
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2012/06/28/brk,20120628-413614,uk.html
Thursday, 28 June, 2012 | 20:49 WIB
TEMPO Interactive, Jayapura:West Papua National Liberation Army (TPN PB) and Free Papua Movement (OPM) claimed that three locations in Papua are ready to celebrate their anniversary on July 1. For this event, they will raise their flag known as Bintang Kejora or the Morning Star.
“The first place is Wamena that represents Papuans living in the mountains. The second is Yapen Waropen that represents those who live in the coastal areas. The last is in central Mamberamo and Keerom Regency. They represent people in the valleys and flatlands,” said the coordinator for this celebration Lambert Pekikir on Wednesday, June 27. He explained that the flag will be raised three days in a row from July 1st to July 3rd.
Lambert also said that TPN PB and OPM will be responsible if the police will arrest civilians for raising the flag. “We will be ready to help people.” The police have promised to increase the security regarding this event. Papua Regional Police Sr. Comr. Johannes Nugroho Wicaksono said that they will try to stop people from raising the flag.
CUNDING LEVI
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2012/06/28/brk,20120628-413614,uk.html
NFO DARI KNPB BIAK PAPUA BARAT
INFO DARI KNPB BIAK PAPUA BARAT
GEREJA ADVENT INDONESIA DI PAPUA BARAT BUKAN MEMBELA UMAT YANG DI TINDAS MALA MENSOSIALISASI UP4B DALAM KEMPING GEREJA
Pemerintah rebuplik Indonesi dengan berbagai cara untuk mebertahankan kekuasaannya di papua barat, ketiga raktyat papua terus menerus berjuag tentang harga dirinya suatu bangsa yang harus di hargai sebagai manuasia dan suatau bangsa di muka bumi ini, pemerintah menawarkan berbagai program, walapun berkali kali rakyat papua barat menolaknya namun untuk mempertahankan kedudukanya di papua barat terus menrus memaksakan program dan kebijakan yang dasar hukum tidak jelas sama sekali.
Pertama : papua minta merdeka mereka memaksakan Otonomi kkhuasus namaun kini otonomi kusus telah gagal
Ke dua pemekaran kabupaten dan papua di bagi menjadi 2 provinsi yang bertentangan dengan otonomi khusus tahun2001 dan ada kebijakkan –kbijakan lainya namun gagal total
Yang ke terakhir setelah melihat kegagalan serta perjuangan papua barat terus di menerus tak henti-hetinya mejuarakan oleh rakayat papua maka kini menawarkan UP4B namun unnit percepatan pembagunan papua dan papuan barat terus di tolak oleh rakyat di berbagai daerah tanah air papua barat, namun sekarang meaksakan program tersebut dengan keku7atan militer, yang jadi unjung tombak memperlancar program tersebut kini gerja, Gereja-gereja di papua barat bukannya jadi kepalah domba untuk menjaga dan mengembalakan umat tuhan namun kini gereja jadi moncong dan ujung tombak untuk menjalakan program pemerinah yang di paksakan yang kini kita lihat banyak korban kejahatan kemanusiaan di papua selama ini di biarkan, mala jadi fasilitator UP4B. Salah satu Contohnya: kegiatan yang baru ini dilaksanakan di biak silakan simak di bawa ini. Di fasilitasi oleh Gereja Advent Indonesia biak papua.
JUDUL ATAU TEMA
SELAMAT DATANG DAN SUKSES PERKEMAHAN NASIONAL PEMUDA DAN BAKTI PEREMPUAN ADVENT INDONESIA BIAK PAPUA
OLEH MENTRI PEMUDA DAN OLAH RAGA RI TUHAN MEMBERKATI
Di atas ini kop yang di pakai dalam kegiatan tersebut pada tanggal 20-26 juni 2012, Tempat kegiatan di Desa Tanjung Barari Biak Timur. Dalm kegiatan tersebut hari pertama di kawal ketat oleh TNI /POLRI berpakian lengkap sedangkan 6 hari berikutnay di kawal oleh polisi dan anggota bin intelejen berpakian pereman megawasi jalanya kegiatan tersebut. Salah satu anggota jemaat yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa, kami pikir kegiatan tersebut gereja jadi kami ikut terlipat di dalam namun yang terjadi di dalam kegiatan adalah sosialisasikan program pemerintah, beberpa materi yang di sampaikan oleh pemateri antara lain
GEREJA ADVENT INDONESIA DI PAPUA BARAT BUKAN MEMBELA UMAT YANG DI TINDAS MALA MENSOSIALISASI UP4B DALAM KEMPING GEREJA
Pemerintah rebuplik Indonesi dengan berbagai cara untuk mebertahankan kekuasaannya di papua barat, ketiga raktyat papua terus menerus berjuag tentang harga dirinya suatu bangsa yang harus di hargai sebagai manuasia dan suatau bangsa di muka bumi ini, pemerintah menawarkan berbagai program, walapun berkali kali rakyat papua barat menolaknya namun untuk mempertahankan kedudukanya di papua barat terus menrus memaksakan program dan kebijakan yang dasar hukum tidak jelas sama sekali.
Pertama : papua minta merdeka mereka memaksakan Otonomi kkhuasus namaun kini otonomi kusus telah gagal
Ke dua pemekaran kabupaten dan papua di bagi menjadi 2 provinsi yang bertentangan dengan otonomi khusus tahun2001 dan ada kebijakkan –kbijakan lainya namun gagal total
Yang ke terakhir setelah melihat kegagalan serta perjuangan papua barat terus di menerus tak henti-hetinya mejuarakan oleh rakayat papua maka kini menawarkan UP4B namun unnit percepatan pembagunan papua dan papuan barat terus di tolak oleh rakyat di berbagai daerah tanah air papua barat, namun sekarang meaksakan program tersebut dengan keku7atan militer, yang jadi unjung tombak memperlancar program tersebut kini gerja, Gereja-gereja di papua barat bukannya jadi kepalah domba untuk menjaga dan mengembalakan umat tuhan namun kini gereja jadi moncong dan ujung tombak untuk menjalakan program pemerinah yang di paksakan yang kini kita lihat banyak korban kejahatan kemanusiaan di papua selama ini di biarkan, mala jadi fasilitator UP4B. Salah satu Contohnya: kegiatan yang baru ini dilaksanakan di biak silakan simak di bawa ini. Di fasilitasi oleh Gereja Advent Indonesia biak papua.
JUDUL ATAU TEMA
SELAMAT DATANG DAN SUKSES PERKEMAHAN NASIONAL PEMUDA DAN BAKTI PEREMPUAN ADVENT INDONESIA BIAK PAPUA
OLEH MENTRI PEMUDA DAN OLAH RAGA RI TUHAN MEMBERKATI
Di atas ini kop yang di pakai dalam kegiatan tersebut pada tanggal 20-26 juni 2012, Tempat kegiatan di Desa Tanjung Barari Biak Timur. Dalm kegiatan tersebut hari pertama di kawal ketat oleh TNI /POLRI berpakian lengkap sedangkan 6 hari berikutnay di kawal oleh polisi dan anggota bin intelejen berpakian pereman megawasi jalanya kegiatan tersebut. Salah satu anggota jemaat yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa, kami pikir kegiatan tersebut gereja jadi kami ikut terlipat di dalam namun yang terjadi di dalam kegiatan adalah sosialisasikan program pemerintah, beberpa materi yang di sampaikan oleh pemateri antara lain
1.Pdt Tommy L
2. Pdt Jhon Ahuluhelu
3.Pdt V.Tobing
4. Pdt D. Lungkutoy
5.Pdt Habel Jahamau
6. Pdt Dr Fras Kafiar
7. Pdt Adolf Waramory
8. Denris M Boloy
Sosialisasi dan materi yang di sampaikan dalam kegiatan tersebut adalah
1. Pembagunan Persaudaran Bermasyarakat Gereja dan Pemerintah
2. Pembagunan di bidanng Ekonomi
3. Usaha jangka panjang dan usaha produksi sumber dana dari pemerintah pusat melalui Mentri perhubungan dan Mentri Pertahanan
4. Produk baru pemerintah Peraturan No 23 tahun 2012
5. Penertiban Ormas – oramas yang belum terdaftar di kesbang
6. Sosialisasi tentang buat Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) yang harus di daftar di kesbang supaya di kontrol oleh pemerintah dan pemerintah bantu dana setiap tahun
7. Pendataan penduduk di dalam ORKEMAS membuat usaha jangka panjang dan program kerja yang jelas dalam ormas yang di buat di setiap kampung atau dalam jemaat supaya setiap tahun dana di anggarkan untuk setiap ORKEMAS yang terdaftar di kebang
8. Setiap bulan akan mendapatkan dana dari pemerintah di setiap kelompok atau ORKEMAS tersebut.
Inilah kegiatan Gereja Advent Indonesia yang dilaksanakan di biak yang di hadiri oleh semua organisasi gereja advent yang ada di tanah papua baru baru ini di biak. Maka gereja-gtereja yang ada di papua sekarang ini bukan urus jemaat atau membela umat tuhan yang jadi korban atas kebiyakan pemerintah namun, kini mendukung program kerja pemerinath untuk menindas rakyat di papau, hain ini juga sengaja di buat melalui gerja membentuk oramas ormas yang akan di dorong oleh pemerintah untuk menghancurkan gerakan dan perjuangan rakyat papua, melalui organisasi kemasyarakatan yang di buat oleh pemerintah, dan ini merupakn milisi gerakan milisi yang di bangun untuk antisifasi tuntutan rakyat papua tyang menuntut Referendum.
Senin, 18 Juni 2012
Activist killing sparks riot in Indonesia's Papua
Activist killing sparks riot in Indonesia's Papua
JEFREY PATTIRAJAWANE, Associated Press
Updated 04:43 a.m., Friday, June 15, 2012
-
A Papuan man walks past a burning car following a riot in Waena district, Jayapura, Papua province, Indonesia, Thursday, June 14, 2012. Angry mobs burned cars and motorcycles after an independent activist was shot dead by the police during his arrest, news reports said. A small, poorly armed separatist movement has battled Indonesian rule since it took over West Papua from Dutch colonial rule in 1963. Photo: AP / AP
WP Photos News: Mako Tabuni Funeral Post 7 Sentani West Papua 2012
WP Photos News: Mako Tabuni Funeral Post 7 Sentani West
Papua 2012
|
Very moving display
of grief and sorrow for Mako Tabuni as Papuans gather round his body to
still the West Papuan National Anthem and raise the Morning Star Flag. He was a true hero of the people of New Guinea. His symbol of Freedom will live on forever.
|
Kamis, 07 Juni 2012
Updated
 |
| http://www.abc.net.au/news/2012-06-08/bloody-clashes-with-military-rock-papua-province/4059918 |
Photo:
An unconfirmed photo from activists shows locals watching a building burn at Wamena in the Baliem Valley. (West Papua Media)
At least a dozen people have been shot in a string of bloody incidents in Indonesia's Papua province.
While Indonesian officials blame Papuan separatists, local activists say the security forces themselves are responsible.
In the latest incident, soldiers are accused of going on a shooting spree at Wamena in the Baliem Valley.
The unrest began when two soldiers driving on the outskirts of town ran over a young boy and killed him on Wednesday.
The villagers then stabbed one of the soldiers to death.
The
local military spokesman, Lieutenant Colonel Ali Hamdan Bogra, says
other soldiers from the Brigade became so angry at the stabbing they
left their barracks and headed into town.
It seems clear they were seeking revenge. But Lt Colonel Bogra says senior officers stopped them and calmed them down.
Local
activists say the soldiers, in fact, killed at least one person, who
was buried yesterday. They may have killed others, because activists say
several people who were wounded have disappeared.
"Almost all members of the battalion came down and started shooting whoever they saw," activist Sebby Sambon said.
"They
also burned our traditional houses. The military and police see us as a
primitive people, they don't think we are human, they think we are
animals and they can shoot us like animals."
Activists and army clash in troubled West Papua
08 Jun, 2012 03:00 AM
JAKARTA: Indonesian soldiers
went on a rampage in the troubled province of West Papua early
yesterday, killing at least one person, injuring 10 others, one
critically, and burning down dozens of buildings.
But an Indonesian military spokesman denied anybody had died and accused separatists in the remote town of Wamena of burning their own shops down.
A Catholic priest in Wamena, Franz Lieshout, confirmed the rampage late yesterday, but told the Herald that earlier reports by activists of eight dead were not true.
Father Lieshout said a meeting between the warring parties yesterday had soothed the dispute.
"The government had a meeting with all the elements of the people here from the churches, from the young people from the different tribes and from the army and they decided that they all want to have peace," he said.
"People are still afraid but the situation now is good."
The violence reportedly began on Wednesday afternoon after two soldiers from Kostrad, the Indonesian Army's strategic reserve, ran over a boy playing by the side of the road in the outlying village of Honai Lama.
In revenge, the soldiers were dragged from their motorcycle and beaten by villagers. One died after allegedly being stabbed and the other was hospitalised.
When news reached them of their comrade's death, the soldiers' battalion mobilised. Papuan witnesses claimed the soldiers opened fire in Wamena using live rounds, firing at anybody appearing to be Papuan.
Activist group West Papua Media reported that eight people were dead and 19 injured, with 100 houses set alight by soldiers from Battalion 756. Earlier reports suggested kiosks and shops had been hit with flame throwers.
The activists' reports also claimed that elite police units Brimob and the counter-terrorist Detachment 88 mobilised.
Local human rights sources claimed that ''scores'' of people had been beaten or shot.
The executive secretary of the Papua NGO Forum, Septer Manufandu, last night told the Herald he was still waiting on confirmation of events, but his best information was that nine people were shot by soldiers, and one killed. He said many houses had been burned down as well as one police station. But an army spokesman, Colonel Ali Hamdan Bogra, said soldiers had been prevented by their commander from going to the village to take revenge for the death of their comrade.
But an Indonesian military spokesman denied anybody had died and accused separatists in the remote town of Wamena of burning their own shops down.
A Catholic priest in Wamena, Franz Lieshout, confirmed the rampage late yesterday, but told the Herald that earlier reports by activists of eight dead were not true.
Father Lieshout said a meeting between the warring parties yesterday had soothed the dispute.
"The government had a meeting with all the elements of the people here from the churches, from the young people from the different tribes and from the army and they decided that they all want to have peace," he said.
"People are still afraid but the situation now is good."
The violence reportedly began on Wednesday afternoon after two soldiers from Kostrad, the Indonesian Army's strategic reserve, ran over a boy playing by the side of the road in the outlying village of Honai Lama.
In revenge, the soldiers were dragged from their motorcycle and beaten by villagers. One died after allegedly being stabbed and the other was hospitalised.
When news reached them of their comrade's death, the soldiers' battalion mobilised. Papuan witnesses claimed the soldiers opened fire in Wamena using live rounds, firing at anybody appearing to be Papuan.
Activist group West Papua Media reported that eight people were dead and 19 injured, with 100 houses set alight by soldiers from Battalion 756. Earlier reports suggested kiosks and shops had been hit with flame throwers.
The activists' reports also claimed that elite police units Brimob and the counter-terrorist Detachment 88 mobilised.
Local human rights sources claimed that ''scores'' of people had been beaten or shot.
The executive secretary of the Papua NGO Forum, Septer Manufandu, last night told the Herald he was still waiting on confirmation of events, but his best information was that nine people were shot by soldiers, and one killed. He said many houses had been burned down as well as one police station. But an army spokesman, Colonel Ali Hamdan Bogra, said soldiers had been prevented by their commander from going to the village to take revenge for the death of their comrade.
Press Release KNPB: Exempt Buchtar, Cs
June 07, 2012 By: admin Category: Press Release
Chairman and Chief arrests KNPB West Papua National Parliament, along with two colleagues Buchtar Tabuni us Riber Weya and Hengky Alua a scenario Indonesia through Papua police to divert the issue of human rights violations committed by the military / police and efforts to cover up the inability of the police uncover the perpetrators of the shooting in the West Guinea, with scapegoating mode peaceful resistance movement committed KNPB.
See, many cases of shootings in Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena and some areas in some of the last time Indonesia proved that the police are not able to uncover the perpetrators, let alone catch and punish the perpetrators are clearly evident.
Some OTK in Timika shootings, until today Police have not revealed it. Next, the shooting of civilians in Degeuwo 5 Paniai who obviously do not Papua Police Mobile Brigade were also arrested and prosecuted. The shooting Terijoli Weah (2/5) at the peaceful demonstration KNPB, although the bullet fragments found, police were unable to uncover. The shooting of the Germans, Dietmar Pieper in Base-G was not able to reveal the police team, led by Papua Wakapolda, Paul Waterpau.
And, just yesterday morning (7/7) Teyu Tabuni killed without reason by the members of the police in Yapis Jayapura, police did not arrest the perpetrators. Buchtar Tabuni who want to be responsible and to clarify the charges against KNPB in front of the DPRP, Police Chief, Commander and Characters Masyarak yesterday (7/7) would be arrested without a formal arrest procedure (with no call letters).
In fact, KNPB action on June 4 and is a peaceful protest demanding the police uncover the perpetrators of the shooting that continue to occur in Papua. And KNPB has sent a notice of action to the Police Chief and Police Direskrim Papua. So, why Papuans protest blocked the use of armed police? Why not let KNPB peaceful protest as usual?
KNPB really understand the principles of humanity, peace and democracy are universal. By reason, thousands of West Papua masses during this coordinated peacefully to convey the demands of the people in the open. KNPB understand that, anarchy and violence are not mengungtungkan and detrimental in the fight KNPB. Therefore, none KNPB incite and organize the violence occurred in this peaceful struggle.
We understand that Indonesia with the interests of colonialism and global capitalism on this land will not menjujung the values of humanity and justice. Therefore, the ruler with a variety of reasons, with the power of media propaganda to discredit the authorities will continue, menstigma and killing peaceful resistance movement by KNPB this paradise on earth.
For the sake of our people, on our land, and for the sake of justice, humanity and world peace, will continue to fight mewugjudkan KNPB ideals of the nation's West Papua, which is independent as a nation that is free from the shackles of colonialism Indonesia, global capitalism and militarism Indonesia.
We demand:Chairman and Chief arrests KNPB West Papua National Parliament, along with two colleagues Buchtar Tabuni us Riber Weya and Hengky Alua a scenario Indonesia through Papua police to divert the issue of human rights violations committed by the military / police and efforts to cover up the inability of the police uncover the perpetrators of the shooting in the West Guinea, with scapegoating mode peaceful resistance movement committed KNPB.
See, many cases of shootings in Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena and some areas in some of the last time Indonesia proved that the police are not able to uncover the perpetrators, let alone catch and punish the perpetrators are clearly evident.
Some OTK in Timika shootings, until today Police have not revealed it. Next, the shooting of civilians in Degeuwo 5 Paniai who obviously do not Papua Police Mobile Brigade were also arrested and prosecuted. The shooting Terijoli Weah (2/5) at the peaceful demonstration KNPB, although the bullet fragments found, police were unable to uncover. The shooting of the Germans, Dietmar Pieper in Base-G was not able to reveal the police team, led by Papua Wakapolda, Paul Waterpau.
And, just yesterday morning (7/7) Teyu Tabuni killed without reason by the members of the police in Yapis Jayapura, police did not arrest the perpetrators. Buchtar Tabuni who want to be responsible and to clarify the charges against KNPB in front of the DPRP, Police Chief, Commander and Characters Masyarak yesterday (7/7) would be arrested without a formal arrest procedure (with no call letters).
In fact, KNPB action on June 4 and is a peaceful protest demanding the police uncover the perpetrators of the shooting that continue to occur in Papua. And KNPB has sent a notice of action to the Police Chief and Police Direskrim Papua. So, why Papuans protest blocked the use of armed police? Why not let KNPB peaceful protest as usual?
KNPB really understand the principles of humanity, peace and democracy are universal. By reason, thousands of West Papua masses during this coordinated peacefully to convey the demands of the people in the open. KNPB understand that, anarchy and violence are not mengungtungkan and detrimental in the fight KNPB. Therefore, none KNPB incite and organize the violence occurred in this peaceful struggle.
We understand that Indonesia with the interests of colonialism and global capitalism on this land will not menjujung the values of humanity and justice. Therefore, the ruler with a variety of reasons, with the power of media propaganda to discredit the authorities will continue, menstigma and killing peaceful resistance movement by KNPB this paradise on earth.
For the sake of our people, on our land, and for the sake of justice, humanity and world peace, will continue to fight mewugjudkan KNPB ideals of the nation's West Papua, which is independent as a nation that is free from the shackles of colonialism Indonesia, global capitalism and militarism Indonesia.
- Exempt Buchtar Tabuni, cs and prosecute violators of human rights in Papua
- International solidarity in solving the problem of West Papua
- Complete the Papua issue through peaceful referendum, democratic and final.
Aksi Teror kian Menggila di Papua
Aksi Teror kian Menggila di Papua
Kamis, 07 Juni 2012 00:01 WIB
komentar
0 
0
0
Polri beralasan kasus-kasus penembakan di Papua sulit diungkap karena minim saksi.
TEROR terus terjadi di Papua. Tiga warga Jayapura, satu di antaranya anggota TNI, menjadi korban penembakan orang tak dikenal, Selasa (5/6) sekitar pukul 22.30 WIT.
Ketiga korban ialah Iqbal Rifai, 22, warga Hamadi, Ardi Jayanto, 22, warga Klofjakmp, dan anggota Den Zipur 10/Kodam Cenderawasih, Pratu Doengki Kune, 24. Iqbal dan Ardi ditembak di Jl Sam Ratulangi di depan Kantor Dinas Perhubungan Papua saat berboncengan sepeda motor.
Ketika itu, Iqbal dan Ardi hendak pulang seusai makan malam. Tiba-tiba dari arah belakang seorang pengendara motor melepaskan tembakan yang menembus dada Iqbal kemudian mengenai Ardy. Kedua korban dirawat intensif di RSUD Dok II Jayapura. Sementara itu, Doengki ditembak di depan Perumahan Pemda Entrop.
Kekerasan di Papua juga berlanjut, kemarin. Dua anggota Batalyon Infanteri 756/WMS, Pratu Ahmad Ruslan dan Pratu Ahmad Sarifudin, dikeroyok massa di Honai Lama, Wamena, setelah tidak sengaja menyerempet salah satu warga.
Pengeroyokan itu mengakibatkan Ahmad Ruslan tewas karena terkena tusukan di dada, sedangkan Ahmad Sarifudin kritis dan kini dirawat di RS Wamena. Rekan-rekan korban pun marah. Mereka turun ke jalan sembari melepaskan tembakan belasan kali. "Wamena mencekam. Saya tak berani keluar rumah. Mereka seperti kuasai kota," kata seorang warga.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra mengakui kejadian tersebut. "Tetapi situasi sudah kondusif," ujarnya.
Insiden tersebut menambah panjang daftar kekerasan dan teror yang melanda Papua. Pada 17 Mei, misalnya, tukang ojek bernama Arkilaus Refwutu tewas tertembus oleh timah panas di Distrik Mulia. Kemudian, 29 Mei, turis asal Jerman Pieter Dietmar Holmut ditembak saat melancong di Pantai Base G, Jayapura, tetapi ia selamat.
Tidak terungkap
Ironisnya, pelaku penembakan di Papua tak pernah terungkap. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Elieser Renmaur mengharapkan kepolisian bekerja profesional mengusut pelaku dan aktor intelektualnya.
Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution beralasan kasus-kasus penembakan di Papua belum terungkap karena polisi sulit meminta keterangan saksi kejadian. "Anggota datang kan setelah kejadian. Tahunya dari korban. Korban kan tidak tahu persis tentang pelaku. Selama saksi minim, susah terungkap," tukasnya.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan penembakan yang terus terjadi menunjukkan kondisi di Papua dan Papua Barat masih sangat labil. "Masih ada kelompok pengacau di sana yang memang harus disikapi dan diambil tindakan dengan tegas," tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua yang juga Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Fajar Timur, Jayapura, Pater Neles Tebay mendesak pemerintah pusat mengintensifkan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua. Menurutnya, sejak Januari hingga akhir Mei 2012, terjadi 17 kali penembakan di Bumi Cenderawasih. (Bob/Mad/X-11)
Marcel Kelen, marcel@mediaindonesia.com
TEROR terus terjadi di Papua. Tiga warga Jayapura, satu di antaranya anggota TNI, menjadi korban penembakan orang tak dikenal, Selasa (5/6) sekitar pukul 22.30 WIT.
Ketiga korban ialah Iqbal Rifai, 22, warga Hamadi, Ardi Jayanto, 22, warga Klofjakmp, dan anggota Den Zipur 10/Kodam Cenderawasih, Pratu Doengki Kune, 24. Iqbal dan Ardi ditembak di Jl Sam Ratulangi di depan Kantor Dinas Perhubungan Papua saat berboncengan sepeda motor.
Ketika itu, Iqbal dan Ardi hendak pulang seusai makan malam. Tiba-tiba dari arah belakang seorang pengendara motor melepaskan tembakan yang menembus dada Iqbal kemudian mengenai Ardy. Kedua korban dirawat intensif di RSUD Dok II Jayapura. Sementara itu, Doengki ditembak di depan Perumahan Pemda Entrop.
Kekerasan di Papua juga berlanjut, kemarin. Dua anggota Batalyon Infanteri 756/WMS, Pratu Ahmad Ruslan dan Pratu Ahmad Sarifudin, dikeroyok massa di Honai Lama, Wamena, setelah tidak sengaja menyerempet salah satu warga.
Pengeroyokan itu mengakibatkan Ahmad Ruslan tewas karena terkena tusukan di dada, sedangkan Ahmad Sarifudin kritis dan kini dirawat di RS Wamena. Rekan-rekan korban pun marah. Mereka turun ke jalan sembari melepaskan tembakan belasan kali. "Wamena mencekam. Saya tak berani keluar rumah. Mereka seperti kuasai kota," kata seorang warga.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra mengakui kejadian tersebut. "Tetapi situasi sudah kondusif," ujarnya.
Insiden tersebut menambah panjang daftar kekerasan dan teror yang melanda Papua. Pada 17 Mei, misalnya, tukang ojek bernama Arkilaus Refwutu tewas tertembus oleh timah panas di Distrik Mulia. Kemudian, 29 Mei, turis asal Jerman Pieter Dietmar Holmut ditembak saat melancong di Pantai Base G, Jayapura, tetapi ia selamat.
Tidak terungkap
Ironisnya, pelaku penembakan di Papua tak pernah terungkap. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Elieser Renmaur mengharapkan kepolisian bekerja profesional mengusut pelaku dan aktor intelektualnya.
Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution beralasan kasus-kasus penembakan di Papua belum terungkap karena polisi sulit meminta keterangan saksi kejadian. "Anggota datang kan setelah kejadian. Tahunya dari korban. Korban kan tidak tahu persis tentang pelaku. Selama saksi minim, susah terungkap," tukasnya.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan penembakan yang terus terjadi menunjukkan kondisi di Papua dan Papua Barat masih sangat labil. "Masih ada kelompok pengacau di sana yang memang harus disikapi dan diambil tindakan dengan tegas," tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua yang juga Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Fajar Timur, Jayapura, Pater Neles Tebay mendesak pemerintah pusat mengintensifkan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua. Menurutnya, sejak Januari hingga akhir Mei 2012, terjadi 17 kali penembakan di Bumi Cenderawasih. (Bob/Mad/X-11)
Marcel Kelen, marcel@mediaindonesia.com
Rabu, 6 Juni 2012 - 19:55 · Topik: kekerasan-di-papua
Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja KontraS
Berikut catatan hasil pantaun KontraS selama tiga hari;
Pada 3 Juni 2012, sekitar pukul 17.30 Wit, Ajudh Jimi Purba seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jayapura tewas dikeroyok oleh sekelompok orang tidak dikenal di Yabansari, Distrik Heram, Papua. Menurut Dirreskrimum Polda Papua, Kombes Pol Wachyono pelaku pengeroyokan diperkirakan dari massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Pada tanggal 4 Juni 2012, 1 orang massa KNPB tewas, 1 orang luka tembak, 1 orang korban penganiayaan dan 43 orang ditahan oleh anggota Polda Papua saat membubar paksa aksi mereka.
Pada 4 Juni 2012, Golberth Febrian Madika seorang pelajar SMU tewas ditembak oleh orang tidak dikenal saat melintasi turunan Skyline, Kotaraja, Abebura, menuju ke rumahnya Komplek BTN Skyline Indah, Kotaraja.
Pada tanggal 5 Juni 2012, kelompok orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap 3 orang warga sipil. Korban bernama Iqbal Rival dan Hardi Javanto menderita luka tembak di pinggang dan sedang mendapatkan perawatan di RSUD Dok 2 Kota Jayapura.
Sementara bulan Mei 2012, KontraS mencatat sebanyak 5 orang warga sipil tewas terbunuh, dan 10 orang luka kritis.
Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 5 kasus penembakan dan 1 kasus pelembaran bom molotov dilakukan oleh kelompok tidak diketahui (OTK) yang menewaskan 3 warga sipil, dan 6 luka-luka, termasuk salah satu warga asing berkebangsaan Jerman.
Satu kasus penembakan dilakukan oleh anggota Brimob Polda Papua menewaskan 1 warga sipil dan 4 luka-luka. Dan satu kasus penganiayaan oleh massa KNPB yang menewaskan 1 orang warga sipil. [musashi]
Rating artikel: Belum ada rating
http://www.seruu.com/utama/nasional/artikel/kontras-dalam-3-hari-3-warga-sipil-tewas-5-luka-dan-43-ditangkap-di-papua
Istana: Kondisi Papua dan Papua Barat Masih Labil
Hindra Liu | Egidius Patnistik |
Rabu, 6 Juni 2012 | 13:31 WIB
KOMPAS/A PONCO ANGGORO
Mobil patroli yang ditumpangi 3 personel polisi dan 2 petugas
pengamanan PT Freeport Indonesia ditembaki di Mil 35 (Kilometer 56),
areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu
(26/10) pukul 00.15. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
TERKAIT:
http://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/13314350/Istana.Kondisi.Papua.dan.Papua.Barat.Masih.Labil
Ada gerakan kelompok pengacau keamanan di Papua yang perlu ditindak tegas. "Yang jelas, untuk mengatasi ini, perlu penanganan khusus," kata Julian kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6/2012).
Penanganan yang tegas diperlukan agar tak ada lagi penembakan oleh orang tak dikenal di Papua. Kepolisian dan TNI akan bersinergi melakukan pengamanan di Papua. Aparat keamanan harus mampu memastikan keamanan masyarakat Papua.
Seperti diwartakan, sepanjang satu pekan ini, lima peristiwa penembakan terhadap warga sipil oleh orang tak dikenal. Pada Selasa, dua warga sipil dan satu aparat keamanan ditembak. Ketiganya, yang menderita luka tembak, saat ini dirawat di UGD RSUD Dok-2 Jayapura, Papua. Sehari sebelumnya, Gilbert Febrian Madika (16), siswa SMA di Jayapura, Papua, ditembak orang tak dikenal saat melintasi tanjakan Skyland, Kotaraja. Sebutir peluru mengenai punggung dan tembus ke dada. Korban dirujuk dan dirawat di RS Dok 2 Jayapura.
Pada 29 Mei 2012, seorang turis Jerman, Dietmar Pieper (55), menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Pantai Base G, Jayapura, Papua. Pieper menderita luka tembak di bagian rusuk kiri dan paha sebelah kiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, aparat penegak hukum telah menyelidiki kasus penembakan tersebut. "Sedang dilakukan penyelidikan dan pendalaman untuk pengusutan lebih lanjut," kata Djoko kepada para wartawan melalui pesan singkat, Rabu. Menurut Djoko, tindak kekerasan seperti ini harus segera dihentikan. Pengusutan dilakukan aparat Polda Papua dibantu aparat TNI
Rabu, 06 Juni 2012
Forum security officials urged not to ignore Papua violence
Posted at 22:40 on 06 June, 2012 UTC
There’s a
call for officials from Pacific Island countries not to ignore the
continuing violence in Indonesia’s Papua region as the Forum’s Regional
Security Committee meets in Suva this week.The Papua conflict has cost thousands of lives since Indonesia seized control of the former Dutch colony.
The Forum’s secretary general, Tuiloma Neroni Slade, has told the delegates the onus is on them to coordinate national and regional security initiatives and to close gaps exploited by criminals.
While the Forum has avoided discussing the Papua issue in recent years, Joe Collins of the Australian West Papua Association says they can’t ignore the violence.
West Papua Report June 2012
West Papua Report June 2012
West Papua Report
June 2012
This is the 98th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report via e-mail, send a note to etan@etan.org.
June 2012
This is the 98th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report via e-mail, send a note to etan@etan.org.
Summary
The
Indonesian Government's human rights record came under
scrutiny at the UN Human Rights Council in Geneva which
convened a quadrennial review of Indonesia's progress on
human rights protection. The focus on developments in West
Papua was more intense than the last review with the denial
of freedom of speech and the holding of political prisoners
among the leading concerns. Indonesia promised to invite the
UN Special Rapporteur on Freedom of Speech though it was
unclear if he would be allowed to visit West Papua. The U.S.
State Department released its annual global review of human
rights observance. The report gave significant attention to
human rights violations in West Papua with some focus on the
role of the security forces. As in the past, the State
Department report ignored the Indonesian government's
failure to provide minimally adequate health, education and
other vital services to the Papuan people. Amnesty
International also issued its annual report on human rights
with a significant focus on rights issues in West Papua. A
detailed study revealed the Indonesian government's failure
to protect Papuans from unscrupulous land developers in West
Papua. Demonstrators in Vanuatu targeted their government's
warming relationship with Indonesia, particularly with
Indonesian security forces.
Contents
• Indonesia's Rights Record in West Papua Under Fire in Geneva
• U.S. State Department Human Rights Report on Indonesia Includes Focus on West Papua
• Amnesty International Highlights Human Rights Abuses in Its Report on Indonesia for 2011
• Indonesian Government Allows Foreign Corporation to Rip-off Papuans
• Vanuatu Citizens Support Papuan Rights
• Indonesia's Rights Record in West Papua Under Fire in Geneva
• U.S. State Department Human Rights Report on Indonesia Includes Focus on West Papua
• Amnesty International Highlights Human Rights Abuses in Its Report on Indonesia for 2011
• Indonesian Government Allows Foreign Corporation to Rip-off Papuans
• Vanuatu Citizens Support Papuan Rights
Indonesia's Rights
Record in West Papua Comes Under Fire in Geneva
On May
23, Indonesia's human rights record became the focus of
attention at the United Nations Human Rights Council (UNHRC)
Universal Periodic Review. Members of the Council must
submit to such reviews every four years. (See http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDSession13.aspx
)
TAPOL, in a May 23 press release, noted that
concerns about human rights in West Papua increased sharply
since the last review in 2008, with a significant number of
member states also raising concerns about freedom of
expression, human rights defenders and political prisoners
in the region.
The Indonesian government claimed
it had taken numerous concrete steps to put into effect the
seven recommendations that Indonesia accepted from its last
UPR review in 2008. These recommendations were to develop
human rights education and training, sign and ratify various
human rights instruments, support and protect the work of
civil society, combat impunity by security forces, revise
the Penal Code, and develop systems to improve and share
best practices to support human rights.
However, Human
Rights Watch and the Indonesian human rights groups KontraS
pointed out that the Indonesian
Government report only painted a partial picture of the
serious challenges that remain, especially regarding
religious freedom, free expression, and accountability for
serious abuses committed by security forces. In particular,
the groups observed: "The right to freedom of opinion and
expression are guaranteed by the Constitution and national
laws. However, various laws are on the books continue to be
enforced that criminalize the peaceful expression of
political, religious, and other views. Offenses in
Indonesia's criminal code such as treason (makar) and
'inciting hatred' (haatzai artikelen) have been used
repeatedly against peaceful political
activists."
Switzerland and Mexico were among those
questioning Indonesia’s worrying human rights record in
West Papua, joined by regional neighbors New Zealand and
Japan. The United States, echoing concerns by NGO's such as
HRW, KontraS, TAPOL, WPAT and others, called for action on
Indonesia’s repressive treason laws. This call was backed
by Canada and Germany who further called for the release of
peaceful political prisoners. The treason laws (notably
Article 106 of Indonesia's Criminal Code) have been employed
extensively in West Papua to impose harsh prison sentences
for peaceful dissent. These laws directly violate
Indonesia's obligations under international law and its own
constitution guaranteeing the right to freedom of speech and
of assembly.
Germany pressed Indonesia on whether it
intended to release Filep Karma and other political
detainees who are being held arbitrarily and accused
Indonesia of violating Article 20 of the Universal
Declaration on Human Rights, which states that “everyone
has the right to freedom of peaceful assembly and
association." In November 2011 the UN Working Group on
Arbitrary Detention issued an opinion saying the Indonesian
government is violating international law by imprisoning
Filep Karma and called for his immediate release. Karma is
serving a 15-year term in Abepura prison
Restrictions on
access by foreign media and civil society were raised by a
number of states, including France and Australia, while
Germany called for immediate access for the International
Committee of the Red Cross, which was ejected from Papua in
2009.
In partial response to the sharp critiques,
Indonesia announced on May 23 that it planned to issue an
invitation to the UN Special Rapporteur on freedom of
expression, Frank La Rue. It was not immediately clear,
however, whether La Rue would be permitted to visit West
Papua. In 2007, the UN's special Rapporteur on torture was
allowed to visit West Papua, but her visit there was
monitored and following her departure Papuans with whom she
met were harassed and threatened by Indonesian security
elements.
U.S. State Department Human Rights Report on
Indonesia Includes Focus on West Papua
The U.S.
Department of State on May 24 issued its annual report to
Congress regarding human rights observance in most countries
of the world. The report on Indonesia was for the most part
detailed and comprehensive. (See full report here: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186273
)
(Note: WPAT is preparing a more comprehensive
analysis of the annual State Department Report. The
following notes only the more significant elements of the
report, including identification of several
shortcomings.)
Reflecting the particularly egregious
violations of human rights in West Papua, much of the report
focused on developments there. The Executive Summary notes
that "Major human rights problems included instances of
arbitrary and unlawful killings by security forces and
others in Papua and West Papua provinces." However, the
sentence preceding this accurate account contends that
"security forces reported to civilian authorities." That
contention can be interpreted to mean that the "arbitrary
and unlawful killings by security forces" accurately
described in the succeeding sentence is somehow undertaken
on behalf of "civilian authorities." In reality, Indonesian
security forces have long been a rogue force perpetrating
human rights violations with near impunity. This reality is
alluded to indirectly in the report which acknowledges in
the Executive Summary that "the government attempted to
punish officials who committed abuses, but judicial
sentencing often was not commensurate with the severity of
offenses, as was true in other types of crimes as well." The
body of the report includes examples of failed justice,
notably in addressing human rights crimes committed by
security force officials in West Papua, are cited with good
detail.
The Report provides accounts of numerous
violations during the 2011 reporting period, usually with
appropriate detail. For example, in describing the security
force assault on the October 16-19, 2011 Third Papuan
National Congress the U.S. State Department accounts writes:
"...police and military units violently dispersed
participants in the Third Papua People’s Congress, a
gathering held in Jayapura October 16-19. Activists
displayed banned separatist symbols and read out a
Declaration of Independence for the 'Republic of West Papua'
on the final day of the gathering. Police fired into the air
and detained hundreds of persons, all but six of whom were
released the following day. Three persons were found shot
and killed in the area. Police spokesmen claimed that the
police were equipped only with rubber bullets and other
non-lethal ammunition. Police beat many of those detained,
and dozens were injured. At year’s end, six of the leaders
of the Third Papua People’s Congress faced charges of
treason and weapons possession."
The State Department
writes that "the Indonesian National Human Rights Commission
(Komnas HAM) found that Demananus Daniel, Yakobus Samsabara,
and Max Asa Yeuw, whose dead bodies were found near the
Congress area, had been shot. Komnas HAM called for an
investigation."
The report acknowledges that
violence continued to afflict the Papuan people on a massive
basis. Troubling, the report downplays a key element of that
violence, i.e., the impact of security force "sweeping
operations." These operations in 2011, as in previous years,
continued to drive villagers from their homes and often into
life-threatening refuge in nearby forests. The report raises
doubt about the human impact of sweeping operations by
claiming that the remoteness of these operations precludes
accurate accounts of that impact:
"Violence affected the
provinces of Papua and West Papua during the year. Due to
the remoteness of the area it was difficult to confirm
reports of burned villages and civilian deaths. Much of this
violence was connected to the Free Papua Movement (OPM) and
security force operations against OPM. For example, OPM
forces wounded three soldiers in a July 5 exchange of fire.
In another incident on July 12, attackers, whom the
government alleged were OPM-affiliated, injured four
soldiers and two civilians. On October 24, alleged
OPM-affiliated attackers shot and killed the chief of the
Mulia police station."
This U.S. Government rendering of
the harming of civilians entailed by the "sweeping
operations" also seeks to implicate the armed Papuan
resistance, the OPM. The State Department report fails to
note that Indonesian Government claims of OPM activities as
constituting triggers for the sweeping operations are widely
suspect.
The State Department acknowledges that security
forces continue to resort to torture: "During the year the
Legal Aid Institute of Jakarta conducted a survey on the
prevalence of torture in Papua that found 61 percent of
survey respondents suffered physical abuse while being
arrested and 47 percent of respondents suffered physical
abuse during questioning."
The State Department Report
usefully notes that the Indonesian Government regularly
interferes with and intimidates human rights monitors,
including journalists:
"However, some government
officials, particularly in Papua and Aceh, subjected the
organizations to monitoring, harassment, and interference as
well as threats and intimidation. Activists said
intelligence officers followed them, took their pictures
surreptitiously, and sometimes questioned their friends and
family members regarding their whereabouts and activities."
The report, however, fails to relate this repression to
the intimidation of journalists, such as in the case of the
stabbing of Banjir Amarita who reported on the police rape
of two women in Papua, nor does it note that foreign human
rights monitoring in West Papua continues to face persistent
government restrictions. The report does note that the
Indonesian Government continues to ban the International
Committee of the Red Cross from reopening of its office in
West Papua, which was closed by the government in
2009.
The report also accurately describes government
culpability in the exploitation of Papuans by foreign and
domestic firms exploiting resources:
"During the year
indigenous persons, most notably in Papua, remained subject
to widespread discrimination, and there was little
improvement in respect for their traditional land rights.
Mining and logging activities, many of them illegal, posed
significant social, economic, and logistical problems to
indigenous communities. The government failed to prevent
companies, often in collusion with the local military and
police, from encroaching on indigenous peoples’ land. In
Papua tensions continued between indigenous Papuans and
migrants from other provinces, between residents of coastal
and inland communities, and among indigenous tribes."
The
report, however, pulls its punches in describing the impact
of the Indonesian government's social engineering entailed
in the "transmigration" program:
"Some human rights
activists asserted a government-sponsored transmigration
program transplanting poor families from overcrowded Java
and Madura to less populated islands violated the rights of
indigenous people, bred social resentment, and encouraged
the exploitation and degradation of natural resources on
which many indigenous persons relied. However, the number of
transmigrants as compared with spontaneous economic migrants
was relatively small. During the year, 7,274 families
participated in government-sponsored transmigration
programs. In some areas, such as parts of Sulawesi, the
Malukus, Kalimantan, Aceh, and Papua, relations between
transmigrants and indigenous people were poor."
Contending that the number of transmigrants in 2011,
7,242 families, was small, fails to take into account the
hundreds of thousands of transmigrants who have been
re-located to West Papua over the years by the government
and the reality that those transmigrants continue to receive
formal and informal Government support. Government support
for these transmigrants is a key factor in the systemic
marginalization of Papuans.
WPAT Comment: The gravest
omission in the State Department's evaluation of human
rights in West Papua is its systematic failure over the
years to address the Indonesian government's neglect of
fundamental services for Papuans. Jakarta continues to
ignore its obligation, as set forth in international human
rights agreements, to provide basic health and education
services for Papuans or to foster employment. This neglect
has had a devastating impact on Papuan communities, notably
in rural areas, where health and education outcomes are
among the worst in the world. Despite a relatively
meticulous account of human rights abuses in West Papua, and
of the impunity granted to the perpetrators of those abuses,
the report ignores Jakarta's decades old policy of malign
neglect which has had a genocidal impact on the Papuan
people.
Amnesty International Highlights Human Rights
Abuses in Its Report on Indonesia for 2011
Amnesty
International (AI) highlighted human rights abuse in West
Papua, Aceh and Maluku in its 2011 report on Indonesia.
The report
observed that "peaceful political activities continued to be
criminalized in Papua and Maluku." Specifically it observed
that "the government continued to criminalize peaceful
political expression in Maluku and Papua" and that "at least
90 political activists were imprisoned for their peaceful
political activities."
The AI report cited several
incidents to document this denial of the right of freedom of
expression:
• In August, two Papuan political activists, Melkianus Bleskadit and Daniel Yenu, were imprisoned for up to two years for their involvement in a peaceful political protest in Manokwari town in December 2010.
• In October, over 300 people were arbitrarily arrested after participating in the Third Papuan People’s Congress, peaceful gathering held in Abepura town, Papua Province. Although most were held overnight and released the next day, five were charged with “rebellion” under Article 106 of the Criminal Code. The charge could carry a maximum life sentence. A preliminary investigation by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) found that the security forces had committed a range of human rights violations, including opening fire on participants at the gathering, and beating and kicking them.
The AI report
also noted that throughout Indonesia "police accountability
mechanisms remained inadequate" and that "security forces
faced persistent allegations of human rights violations,
including torture and other ill-treatment and use of
unnecessary and excessive force."
"Perpetrators of past human rights violations in Aceh, Papua, Timor-Leste and elsewhere remained free from prosecution. The Attorney General’s office failed to act on cases of serious human rights violations submitted by the National Human Rights Commission (Komnas HAM). These included crimes against humanity committed by members of the security forces."
Amnesty noted that repression of those engaged in the
defense of human rights and of journalists continues to be a
problem in Indonesia:
"Some human rights defenders and
journalists continued to be intimidated and attacked because
of their work. AI provided examples of this abuse:
• In March, journalist Banjir Ambarita was stabbed by unidentified persons in the province of Papua shortly after he had written about two cases of women who were reportedly raped by police officers in Papua. He survived the attack.
• In June, military officers beat Yones Douw, a human rights defender in Papua, after he tried to monitor a protest calling for accountability for the possible unlawful killing of Papuan Derek Adii in May.
AI documented the continuing practice of torture and physical abuse perpetrated by security forces: "Security forces faced repeated allegations of torturing and otherwise ill-treating detainees, particularly peaceful political activists in areas with a history of independence movements such as Papua and Maluku. Independent investigations into such allegations were rare."
In January, three soldiers who had been filmed
kicking and verbally abusing Papuans were sentenced by a
military court to between eight and 10 months’
imprisonment for disobeying orders. A senior Indonesian
government official described the abuse as a “minor
violation."
Indonesian Government Allows Foreign
Corporation to Rip-off Papuans
An international
environmental group accused a Hong Kong-owned palm oil
developer with paying traditional Papuan landowners as
little as $0.65 per hectare for their land. (See full report
at: Clear-Cut Exploitation.)
The
London-based Environmental Investigation Agency (EIA),
joined in conducting its research by Indonesian partner
"Telapak" found that PT Henrison Inti Persada paid less than
$1,000 for 15 square miles of forest from the Moi clans of
West Papua. When the Hong Kong-based commodities
conglomerate Noble Group purchased a majority stake in the
company in 2010, analysts calculated that the plantation
would be worth US$162 million when developed.
The company
paid as little as $25 per cubic meter to landowners for
timber harvested during clearance of their forests,
including for valuable merbau. The company made millions by
then selling the exported merbau for $875 per cubic
meter.
The EIA/Telapak research highlighted a history of
legal irregularities in the plantation’s development and
in timber harvesting – crimes never pursued by government
officials tasked with safeguarding West Papua’s forests
and people. Violations include forest clearance and timber
utilization prior to permits being issued, and failure to
develop smallholder estates in line with legal requirements.
Impoverished landowners never received promised development
benefits such as houses, vehicles and education.
EIA
Senior Forest Campaigner Jago Wadley said: “Papuans, some
of the poorest citizens in Indonesia, are being utterly
exploited in legally questionable oil palm land deals that
provide huge financial opportunities for international
investors at the expense of the people and forests of West
Papua.”
The briefing also describes how Norway has a
stake in the plantation via the multi-million dollar
shareholdings of its sovereign wealth fund – the world’s
largest – in Noble Group. Norway has been internationally
feted as a climate change leader following its significant
political and financial investment in the Reduce Emissions
from Deforestation and Degradation (REDD+) program in
Indonesia and elsewhere.
These contradictions highlight
how, if left unreformed, investment and commodity markets
will continue to destroy forests and undermine local
communities in spite of efforts to reduce emissions from
deforestation, argue EIA and Telapak.
“That Norway -
Indonesia’s biggest REDD+ donor - will also profit from
this destructive exploitation is ironic in the extreme.
Norway could be paying Papuans to maintain their forests
instead of profiting from deforestation in West Papua,”
said Telapak Forests Campaigner Abu Meridian.
Vanuatu
Citizens Support Papuan Rights
A May 16 report by Johnny Blades of Radio
New Zealand provides a timely update regarding tensions in
Vanuatu between those who support the rights of their fellow
Melanesians in West Papua and Vanuatu officials who have
been lured by offers of Indonesian assistance to support
Jakarta, which has offered police training and other
assistance in exchange for Vanuatu's silence on human rights
violations and the denial of the right to
self-termination.
A police crackdown and the arrest
of 24 protesters who demonstrated against the arrival of an
Indonesian military plane highlighted these tensions. The
demonstration in Vanuatu's capital of Port Vila was peaceful
and did not violate any local laws. The Indonesian Hercules
aircraft reportedly was carrying equipment to assist in an
upcoming meeting between African, Caribbean and Pacific
(ACP) countries and the European Union.
Under a recently
signed cooperation agreement, Indonesia will provide police
and paramilitary training to Vanuatu. West Papuan leaders
living in exile in Vanuatu have called on its government to
reconsider its policy in regard to Indonesia, which in 2011
became an observer of the Melanesian Spearhead Group (MSG).
Andy Ayamiseba, speaking to Radio New Zealand from jail
after his arrest at the airport protest said that “If
there is any such force to train Vanuatu police, Indonesia
should be the last on the list. These people, they're
committing atrocities on other Melanesian
people."
Opposition Vanuatu MP, Sela Molisa, said the
people of Vanuatu strongly opposed the cooperation with
Indonesia: “The government can get assistance from
anywhere including Indonesia. But people have different
opinion from the government. In as far as the NGOs and
members of the public are concerned, they do not agree with
the government making any deals with Indonesia, that’s in
opposition to the situation in West Papua.” he said.
Molisa witnessed the arrests and condemned the police and
government actions. He said people had the right to express
themselves and that no permit was required for holding
banners in a peaceful way at the airport.
WPAT Comment: In
addition to bullying small regional neighbors, Jakarta has
successfully employed its powerful regional status to ensure
that governments throughout the world limit their public
criticism of its policies in West Papua. The international
movement of solidarity with the West Papuan people,
including NGO's, some media, a growing number of
Parliamentarians, and concerned individual activists like
the Vanuatu protesters continue to play the role of the
international community's
conscience.
ENDS
Rabu, 30 Mei 2012
POLITIK
Pertemuan Jenewa, Pelanggaran HAM di Papua Ditanyakan Sejumlah Delegasi
Rabu, 30 Mei 2012 | 15:53
![Ilustrasi konflik di Papua [google]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sa-u8V3v4fQ3xwol65kvB_-DVaUM6LNvua0oD-VqZq8OlX_qspQMM0CQYfWwRLnZnDEGqEx3Ndx-emK95NbYmrnbBQskQTburnf0G2bLJ8Rvx44__DpCMmFob7k2Y1ZjcALq0Sp68gkp8w=s0-d)
Ilustrasi konflik di Papua [google]
[JAYAPURA] Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkaji
pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam pembahasan Universal
Periodic Review. Dalam forum yang berlangsung sejak 23 Mei lalu di
Jenewa, Swiss, ada sejumlah delegasi yang mempertanyakan mengenai
indikasi pelanggaran HAM di Papua.
"Untuk itu Pemerintah Indonesia agar segera merubah cara pandang dan model pendekatannya dalam mengatasi soal kebebasan berkumpul dan berpendapat termasuk di dalamnya soal kebebasan berekspresi di Indonesia, "ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penilitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy kepada SP, Selasa (30/5) sore.
Kata dia, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sesuatu hak asasi yang sangat penting dan mestinya dilindungi, demikian juga dengan perbedaan pandangan politik warga negaranya yang tidak bisa serta merta dipandang sebagai sesuatu yang harus ditindak dengan menggunakan kekerasan dan aturan-aturan hukum yang bersifat represif seperti halnya pasal 106 dan 110 KUH Pidana Indonesia.
"Pemerintah Indonesia seharusnya sejak sekarang ini mesti secara serius memberi ruang dan tempat bagi terciptanya dialog damai yang adil dan transparan serta netral diantara pemerintah sendiri dengan wakil-wakil Tanah Papua yang dipilih dan ditunjuk oleh Orang-Orang Asli Papua sendiri," kata Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 dari Canada
Berkenaan dengan itu, saya ingin menghimbau Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil keputusan penting dalam mengatur segera pembebasan terhadap para aktivis Papua yang dihukum dan dipenjarakan karena alasan berbeda pandangan politik dengan pemerintah, mereka adalah Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Sorabut, August Makbrawen Sananay Kraar dan Edison Kladius Waromi.
Sementara itu dalam siaran pers dari Impartial tentang Papua yang diterima SP, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkaji pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam pembahasan Universal Periodic Review. Dari 13 negara itu, setidaknya lima negara yang menanyakan mengenai masih adanya serangkaian kekerasan di Papua. Apalagi, lima negara itu menilai pelaku pelanggaran HAM tak kunjung terungkap. Adapun lima negara itu adalah Jerman, Kanada, Inggris, Belanda, dan Perancis.
"Mereka)menunjukkan perhatian mereka dan menanyakan tentang Papua. Khususnya terkait masalah HAM, pembela HAM, kasus penyiksaan serta serangkaian kasus kekerasan yang masih kerap terjadi, tapi aktor dan pelakunya tidak pernah terungkap," kata Direktur Imparsial, Poengki Indarti.
Atas sejumlah kejadian pelanggaran HAM di Papua, kelima negara itu pun memberikan empat rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia, yang dalam sesi itu diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Rekomendasi itu adalah, Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dialog dengan perwakilan Papua. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan baik TNI, Polisi dan Intelejen. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi Para Pembela HAM dan Rakyat Papua dari tindak kekerasan. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua. Kekerasan dan Diskriminasi
Dikatakan, kelima negara itu kemudian merinci sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pertama, di Papua diketahui sering terjadi penembakan terhadap warga sipil. Namun, polisi tidak pernah bisa menangkap para pelaku."Polisi selalu gagal memburu para pelaku, meskipun ada banyak satuan keamanan yang ditempatkan di Freeport dan Puncak Jaya, antara lain aparat kepolisian, TNI dan intelejen," ujarnya.
Kedua, Poengki mengatakan lima negara itu menyoroti meningkatnya kekerasan pada hari-hari tertentu di Papua. Misalnya pada hari jadi Organisasi Papua Merdeka tiap 1 Desember, juga pada acara-acara khusus seperti Kongres Rakyat Papua Ke-III pada bulan Oktober 2011 dan acara West Papua National Committee seminar di bulan Agustus 2011.
Ketiga, lima negara itu juga mempertanyakan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua. Misalnya, yang terjadi saat acara Kongres Rakyat Papua tahun lalu. aparat keamanan Indonesia membubarkan Kongres Rakyat Papua dan menangkap lebih dari 200 orang. Para pemimpin kongres ditahan dan proses pidana dengan dakwaan makar," jelas Poengki.
Keempat, saat ini masyarakat asli Papua kerap dicurigai dan banyak dianggap pemberontak. Ini menyebabkan banyak orang asli Papua yang masih distigma sebagai separatis."Hal ini juga digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, misalnya ketika pemerintah membuat satu kebijakan tentang intelejen yang mengijinkan intelejen untuk menginterogasi, menyadap, dan mengecek arus keuangan seseorang yang diduga separatis,"ujarnya.
Ketimbang memenuhi janjinya untuk mengadakan dialog dengan rakyatPapua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah justru lebih memfokuskan perhatian kepada percepatan pembangunan di Papua dengan mendirikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang lebih menitikberatkan pada isu pembangunan.
"Ironisnya, pembangunan yang dilaksanakan di Papua tidak berdasarkan partisipasi rakyat, contohnya proyek MIFEE yang menjadi proyek Pemerintah Pusat yang justru meminggirkan orang asli Papua".Menanggapi review dari 14 negara tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan untuk mengoptimalisasi penerapan UU Otonomi Khusus dan mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, maka Pemerintah telah membentuk sebuah unit bernama UP4B berdasarkan Perpres 65/2011 dan 66/2011. Unit ini telah memformulasikan beberapa program cepat untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
Terkait impunitas, Pemerintah menanggapi bahwa situasi saat ini tidak seperti yang terjadi di masa lalu, dimana anggota TNI dan POLRI yang terlibat kasus-kasus kekerasan menikmati impunitas. Saat ini para pelaku telah diproses di pengadilan.Meningkatnya pertanyaan tentang Papua di forum UPR, menunjukkan bahwa perhatian internasional semakin meningkat.
Kami berkesimpulan bahwa munculnya berbagai rekomendasi terkait Papua tersebut tak bisa dipungkiri akibat adanya fakta lemahnya pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM di Papua, yang kemudian memicu keprihatinan dunia internasional. Semua rekomendasi yang diterima oleh Indonesia dari komunitas Internasional adalah sangat penting karena menyangkut kredibilitas Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Adanya tindak lanjut yang segera guna menyelesaikan berbagai persoalan HAM ada menjadi suatu keharusan.
Jika dicermati lebih lanjut dalam proses UPR khususnya yang menyangkut Papua ini, Imparsial menilai bahwa, Indonesia hanya memandang penyelesaian masalah di Papua akan selesai dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Padahal permasalahan di Papua sangat rumit dan tidak dapat disederhanakan dengan hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja. Suara Rakyat Papua harus didengar. Rakyat Papua harus diajak berdialog. Selama Pemerintah hanya menggunakan pendekatan ekonomi (yang masih dibarengi dengan pendekatan keamanan), maka selama itu pula isu Papua akan selalu muncul di forum-forum internasional.
“Kedua, Kekhawatiran Indonesia yang berlebihan terhadap Papua dengan cara tetap memberikan stigma separatis kepada orang-orang Papua, mengirim aparat keamanan di Papua dan menutup Papua dari dunia internasional, justru akan semakin menarik perhatian internasional terhadap Papua. Ketiga, institusi TNI dan Kepolisian banyak mendapatkan sorotan karena begitu banyak kasus yang muncul disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan HAM di Papua,”ujarnya. [154]
"Untuk itu Pemerintah Indonesia agar segera merubah cara pandang dan model pendekatannya dalam mengatasi soal kebebasan berkumpul dan berpendapat termasuk di dalamnya soal kebebasan berekspresi di Indonesia, "ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penilitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy kepada SP, Selasa (30/5) sore.
Kata dia, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sesuatu hak asasi yang sangat penting dan mestinya dilindungi, demikian juga dengan perbedaan pandangan politik warga negaranya yang tidak bisa serta merta dipandang sebagai sesuatu yang harus ditindak dengan menggunakan kekerasan dan aturan-aturan hukum yang bersifat represif seperti halnya pasal 106 dan 110 KUH Pidana Indonesia.
"Pemerintah Indonesia seharusnya sejak sekarang ini mesti secara serius memberi ruang dan tempat bagi terciptanya dialog damai yang adil dan transparan serta netral diantara pemerintah sendiri dengan wakil-wakil Tanah Papua yang dipilih dan ditunjuk oleh Orang-Orang Asli Papua sendiri," kata Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 dari Canada
Berkenaan dengan itu, saya ingin menghimbau Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil keputusan penting dalam mengatur segera pembebasan terhadap para aktivis Papua yang dihukum dan dipenjarakan karena alasan berbeda pandangan politik dengan pemerintah, mereka adalah Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Sorabut, August Makbrawen Sananay Kraar dan Edison Kladius Waromi.
Sementara itu dalam siaran pers dari Impartial tentang Papua yang diterima SP, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkaji pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam pembahasan Universal Periodic Review. Dari 13 negara itu, setidaknya lima negara yang menanyakan mengenai masih adanya serangkaian kekerasan di Papua. Apalagi, lima negara itu menilai pelaku pelanggaran HAM tak kunjung terungkap. Adapun lima negara itu adalah Jerman, Kanada, Inggris, Belanda, dan Perancis.
"Mereka)menunjukkan perhatian mereka dan menanyakan tentang Papua. Khususnya terkait masalah HAM, pembela HAM, kasus penyiksaan serta serangkaian kasus kekerasan yang masih kerap terjadi, tapi aktor dan pelakunya tidak pernah terungkap," kata Direktur Imparsial, Poengki Indarti.
Atas sejumlah kejadian pelanggaran HAM di Papua, kelima negara itu pun memberikan empat rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia, yang dalam sesi itu diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Rekomendasi itu adalah, Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dialog dengan perwakilan Papua. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan baik TNI, Polisi dan Intelejen. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi Para Pembela HAM dan Rakyat Papua dari tindak kekerasan. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua. Kekerasan dan Diskriminasi
Dikatakan, kelima negara itu kemudian merinci sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pertama, di Papua diketahui sering terjadi penembakan terhadap warga sipil. Namun, polisi tidak pernah bisa menangkap para pelaku."Polisi selalu gagal memburu para pelaku, meskipun ada banyak satuan keamanan yang ditempatkan di Freeport dan Puncak Jaya, antara lain aparat kepolisian, TNI dan intelejen," ujarnya.
Kedua, Poengki mengatakan lima negara itu menyoroti meningkatnya kekerasan pada hari-hari tertentu di Papua. Misalnya pada hari jadi Organisasi Papua Merdeka tiap 1 Desember, juga pada acara-acara khusus seperti Kongres Rakyat Papua Ke-III pada bulan Oktober 2011 dan acara West Papua National Committee seminar di bulan Agustus 2011.
Ketiga, lima negara itu juga mempertanyakan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua. Misalnya, yang terjadi saat acara Kongres Rakyat Papua tahun lalu. aparat keamanan Indonesia membubarkan Kongres Rakyat Papua dan menangkap lebih dari 200 orang. Para pemimpin kongres ditahan dan proses pidana dengan dakwaan makar," jelas Poengki.
Keempat, saat ini masyarakat asli Papua kerap dicurigai dan banyak dianggap pemberontak. Ini menyebabkan banyak orang asli Papua yang masih distigma sebagai separatis."Hal ini juga digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, misalnya ketika pemerintah membuat satu kebijakan tentang intelejen yang mengijinkan intelejen untuk menginterogasi, menyadap, dan mengecek arus keuangan seseorang yang diduga separatis,"ujarnya.
Ketimbang memenuhi janjinya untuk mengadakan dialog dengan rakyatPapua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah justru lebih memfokuskan perhatian kepada percepatan pembangunan di Papua dengan mendirikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang lebih menitikberatkan pada isu pembangunan.
"Ironisnya, pembangunan yang dilaksanakan di Papua tidak berdasarkan partisipasi rakyat, contohnya proyek MIFEE yang menjadi proyek Pemerintah Pusat yang justru meminggirkan orang asli Papua".Menanggapi review dari 14 negara tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan untuk mengoptimalisasi penerapan UU Otonomi Khusus dan mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, maka Pemerintah telah membentuk sebuah unit bernama UP4B berdasarkan Perpres 65/2011 dan 66/2011. Unit ini telah memformulasikan beberapa program cepat untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
Terkait impunitas, Pemerintah menanggapi bahwa situasi saat ini tidak seperti yang terjadi di masa lalu, dimana anggota TNI dan POLRI yang terlibat kasus-kasus kekerasan menikmati impunitas. Saat ini para pelaku telah diproses di pengadilan.Meningkatnya pertanyaan tentang Papua di forum UPR, menunjukkan bahwa perhatian internasional semakin meningkat.
Kami berkesimpulan bahwa munculnya berbagai rekomendasi terkait Papua tersebut tak bisa dipungkiri akibat adanya fakta lemahnya pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM di Papua, yang kemudian memicu keprihatinan dunia internasional. Semua rekomendasi yang diterima oleh Indonesia dari komunitas Internasional adalah sangat penting karena menyangkut kredibilitas Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Adanya tindak lanjut yang segera guna menyelesaikan berbagai persoalan HAM ada menjadi suatu keharusan.
Jika dicermati lebih lanjut dalam proses UPR khususnya yang menyangkut Papua ini, Imparsial menilai bahwa, Indonesia hanya memandang penyelesaian masalah di Papua akan selesai dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Padahal permasalahan di Papua sangat rumit dan tidak dapat disederhanakan dengan hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja. Suara Rakyat Papua harus didengar. Rakyat Papua harus diajak berdialog. Selama Pemerintah hanya menggunakan pendekatan ekonomi (yang masih dibarengi dengan pendekatan keamanan), maka selama itu pula isu Papua akan selalu muncul di forum-forum internasional.
“Kedua, Kekhawatiran Indonesia yang berlebihan terhadap Papua dengan cara tetap memberikan stigma separatis kepada orang-orang Papua, mengirim aparat keamanan di Papua dan menutup Papua dari dunia internasional, justru akan semakin menarik perhatian internasional terhadap Papua. Ketiga, institusi TNI dan Kepolisian banyak mendapatkan sorotan karena begitu banyak kasus yang muncul disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan HAM di Papua,”ujarnya. [154]
http://www.suarapembaruan.com/home/pertemuan-jenewa-pelanggaran-ham-di-papua-ditanyakan-sejumlah-delegasi/20702
FREE WEST PAPUA
PM Papua Nugini Peter O'Neill (REUTERS/Chip East)
PM Papua Nugini Disumpah untuk Kali Ketiga
Parlemen memutuskan Peter O'Neill sebagai perdana menteri Papua Nugini yang sah.
Menurut The Australian, Rabu 30 Mei 2012, ini adalah kali ketiga O'Neil diambil sumpahnya sejak mengambilalih pemerintahan Perdana Menteri Michael Somare pada 2 Agustus tahun lalu. Keputusan untuk memilih O'Neill diambil parlemen setelah Somare, yang mengaku sebagai perdana menteri yang sah, tidak hadir berturut-turut selama tiga sesi parlemen.
Awalnya, pengambilan sumpah ditentang oleh Gubernur Jenderal Jeffery Nape. Dia mengatakan perlu mempelajari lagi dokumen dari parlemen yang mengangkat O'Neill. Secara sepihak, dia menyatakan pengambilan sumpah ditangguhkan.
Nape kemudian meninggalkan ruang parlemen dan pengambilan sumpah tetap dilakukan. Ruang sidang dikunci oleh para anggota parlemen.
Penentuan perdana menteri Papua Nugini diperlukan menjelang pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pada pemilu nanti, warga akhirnya memiliki suara untuk memilih perdana menteri baru. Selama ini, warga Papua Nugini hanya menyaksian dari jauh ketegangan di pemerintahan.
Australia Bingung
O'Neill adalah perdana menteri yang diangkat oleh parlemen Papua Nugini pada tahun lalu ketika PM Somare berobat ke Singapura. Menurut keluarganya, Somare mengundurkan diri dari posisinya karena menderita sakit parah.
http://dunia.vivanews.com/news/read/318933-pm-papua-nugini-disumpah-untuk-ketiga-kalinya
FREE WEST PAPUA
Ada Upaya Tunjukkan Papua Tak Aman
Sandro Gatra | A. Wisnubrata |
Rabu, 30 Mei 2012 | 13:52 WIB
|
JAKARTA, KOMPAS.com —
Kembali terjadinya penembakan di Papua dinilai sebagai upaya kelompok
tertentu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Papua tidak aman. Aparat
keamanan didesak segera mengungkap masalah itu agar Indonesia tidak
kehilangan kepercayaan di mata internasional.
"Ada upaya dari
kelompok tertentu yang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Papua
memang tidak aman dan ada masalah di sana. Aparat harus segera
mengungkapnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di
Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Sebelumnya,
seorang turis warga negara Jerman, Dietmar Pieper (55), ditembak orang
tak dikenal ketika berada di Pondok Wisata Port Numbay, Distrik Japut,
Kelurahan Tanjung Ria, Selasa (29/5/2012).
Tubagus menilai sikap
aparat keamanan selalu lamban menjaga keamanan serta mengungkap kasus
penembakan di Papua. Hal itu dapat berimbas buruk pada iklim investasi
di Papua.
Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan
sikap kepolisian yang tidak fokus dalam menjaga keamanan Papua. Padahal,
kata dia, DPR sudah menggelontorkan dana yang besar untuk kepolisian.
Menurut
Nasir, kepolisian seharusnya memberikan perhatian khusus di
daerah-daerah yang rawan. Politisi PKS itu meyakini bahwa aparat
keamanan di sana tahu kelompok mana yang terlibat.
Namun, kata
dia, kepolisian mengelak dari tanggung jawab dengan menyebut pelaku
merupakan orang tak dikenal. "Menurut saya, polisi sebenarnya tahu, tapi
belum berani menangkap," kata Nasi
http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/13522358/Ada.Upaya.Tunjukkan.Papua.Tak.Aman
------------------------------
Militant West Papua Frontline
------------------------------
Langganan:
Postingan (Atom)
