AS Minta RI Tanggapi Keluhan Warga Papua
Fajar Nugraha
Rabu, 01 Februari 2012 09:43 wib

Ilustrasi: Reuters
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepertinya memiliki perhatian khusus mengenai masalah Papua yang tengah dihadapi Pemerintah Indonesia.

Desakan AS ini dilontarkan setelah dilangsungkannya proses hukum terhadap lima aktivis Papua Barat atas tuduhan makar. Kelima diancam hukuman penjara seumur hidup bila dianggap bersalah.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri AS seperti dikutip Associated Press, Rabu (1/2/2012).

"AS juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, jubir Kemlu AS itu menegaskan bahwa, "Pemerintah AS mendukung dan menghormati integritas wilayah teritorial Indonesia. Ini termasuk wilayah Papua dan Papua Barat".

Kelima warga Papua Barat yang ditahan dan menjadi fokus AS saat ini, adalah pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura Oktober lalu. Mereka dianggap berupaya untuk memploklamirkan kemerdekaan Papua.

Salah satu Tokoh kemerdekaan Papua yang dituntut penjara seumur hidup adalah, Forkorus Yaboisembut oleh jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jayapura.

Mantan Ketua Dewan Adat Papua Barat ini ditangkap bersama lima rekannya yakni Edison Gladius, Perdana Menteri Papua Barat Selpius Bobbi, Ketua Panitia KRP III serta August Makbrawen, Dominikus Sorabut dan Gat Wenda masing-masing panitia KRP III.

Mereka menyatakan Papua adalah satu negara yang terpisah dengan NKRI dengan bahasa resmi Portugis, Melayu, dan Papua Nugini. Mereka juga menggunakan pen sebagai mata uang resmi dan bendera Bintang Fajar (nama baru dari Bintang Kejora).

West Papuan leaders face life prison sentence

An Indonesian court has charged five Papuan activists for treason for raising an outlawed Papuan flag and declaring the region independent.


Tue, 31 Jan 2012
JAYAPURA, Indonesia (RADIO AUSTRALIA) ---- An Indonesian court has charged five Papuan activists for treason for raising an outlawed Papuan flag and declaring the region independent. The men, who led a peaceful pro-independence celebration attended by 5,000 indigenous Papuans on October 19, face life in prison if found guilty. “The defendants jointly tried to commit treason with the intention of allowing the country or part of the country to fall into the hands of the enemy,” judge Jack L. Oktovianus at the Jayapura district court said. “They acted together to declare Papua an independent region, which constitutes an act of treason.” Local TV footage had showed the men declaring the region's independence in the Papuan capital Jayapura and paramilitary police then shooting into the crowd and beating participants with batons and bare fists. At least three people were killed and more than 90 injured in the chaos. Eight police officers were let off with written warnings for disciplinary infractions. New-York-based Human Rights Watch has called for the cancellation of the trial. “It's appalling that a modern democratic nation like Indonesia continues to lock up people for organising a demonstration and expressing controversial views," the group's Asia deputy director Elaine Pearson said in a statement. Indonesia in 1969 took control of Papua, a former Dutch colony on the western half of New Guinea island, after a vote among a select group of Papuans widely seen as a sham. Papuans, mostly indigenous Melanesians, have long accused Indonesia's military of violating human rights in the province and complain that the bulk of earnings from its rich natural resources flow to the capital. Jakarta keeps a tight grip on the region through its military, which regularly clashes with locals, and foreign-based journalists are barred from reporting in the region. More than 170 people are currently imprisoned in Indonesia for peacefully promoting separatism in Indonesia, most of them from Papua or the eastern Maluku islands, according to Human Rights Watch.

http://www.islandsbusiness.com/news/index_dynamic/containerNameToReplace=MiddleMiddle/focusModuleID=130/focusContentID=27116/tableName=mediaRelease/overideSkinName=newsArticle-full.tpl