Economy - Fiskal & Moneter
Senin, 10 Januari 2011 - 07:49 wib
Ilustrasi
JAKARTA - Melonjaknya
harga komoditas pangan dunia mendorong pemerintah melakukan antisipasi
dengan mempercepat pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) di Merauke,Papua.
Percepatan
kawasan pertanian terpadu itu termasuk membenahi persoalan tata ruang
provinsi yang selama ini menjadi penghambat.Tujuan perbaikan tata ruang
ini adalah agar lebih cepat mendapatkan lahan baru guna mengembangkan
lahan pertanian.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta
Rajasa menuturkan, kenaikan harga pangan global memang belum berdampak
signifikan pada harga-harga komoditas di dalam negeri.Namun,percepatan
food estate diperlukan sebagai langkah responsif. “Kemarin,memang ada
sedikit persoalan tata ruang provinsi dan kabupaten di Merauke dan
beberapa daerah. Ini sudah selesai, kita perlu buka lahan baru,”tutur
Hatta di kantornya pekan lalu.
Dia menambahkan, bentuk antisipasi
lain yang dilakukan pemerintah adalah mengajak investor menanamkan
modalnya di sektor pertanian. Hal itu untuk memacu pertumbuhan pertanian
di Indonesia yang sejauh ini tidak terlalu cepat. Hatta menegaskan
bukan hanya investor luar negeri yang diajak bekerja sama,tapi juga
investor dalam negeri.
Pada tahun ini akan ada pembukaan dua juta
hektare (ha) lahan baru untuk komoditas pangan yang kenaikan harganya
kerap memicu inflasi seperti beras, gula, dan kedelai. Menteri Pertanian
Suswono menyatakan,secara terperinci peruntukan lahan di program food estate di Merauke adalah 500.000 ha untuk lahan tebu,500.000 ha untuk kedelai, sisanya untuk pengadaan lahan padi baru.
Sementara
pengadaan lahan baru ini akan difokuskan di luar Pulau Jawa. Selain di
Merauke lewat food estate seluas 552.000 ha,pulau lain yang akan disasar
untuk pembukaan lahan baru adalah Sumatera, Kalimantan,dan Sulawesi.
Selain pengadaan dua juta ha lahan baru, antisipasi pemerintah
menghadapi gejolak harga pangan adalah dengan menambah jumlah alat
pengering sebanyak 1.000 unit untuk mengantisipasi iklim ekstrem yang
diprediksi masih akan melanda Tanah Air sepanjang 2011.
"Ini untuk menjaga ketahanan pangan nasional,”ujar Suswono.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, guna merealisasikan pembangunan food estate, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.
Anggaran
tersebut selain digunakan untuk pembangunan food estate,juga untuk
pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan
pelabuhan. “Selain jalan provinsi, tidak kalah penting jalan kabupaten
untuk menghubungkan tempat produksi,”ungkap Djoko.
Dia
menambahkan,selain membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan, pembangunan
food estate juga memerlukan jaringan listrik dan sistem irigasi.
“Infrastruktur dibangun dulu,setelah itu baru bisa berjalan food
estate-nya,”tuturnya. Untuk merealisasikan anggaran sebesar itu,
pemerintah masih mencari pendanaan dan berusaha merealisasikannya dalam
tahun ini.
Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam mengaku harap-harap cemas terhadap program food estate yang disodorkan pemerintah. Dia menilai, food estate membutuhkan
kerja kolektif yang sangat serius dari pemerintah.Sebab,jika tidak,
akan berhadapan dengan risiko kegagalan. Kecemasan yang dirasakan
Muqowam didasarkan pada pengalaman masa lalu seperti kasus pembukaan
lahan sejuta hektare di Kalimantan Tengah yang dinilainya gagal total.
“Jika program food estate ingin berhasil, proyek tersebut tidak boleh dilakukan secara sepotong-sepotong,” paparnya.
(Bernadette Lilia Nova/Koran SI/wdi)
http://economy.okezone.com/read/2011/01/10/20/412118/atasi-masalah-pangan-food-estate-dipercepat
